Video Demo Massa Tolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) Di Depan Kantor DPR RI

Video Demo Massa Tolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) Di Depan Kantor DPR RI

Rabu, 24 Juni 2020, 8:38:00 PM

Tribunnetizen.news - Sekelompok massa berdemo di depan gedung DPR RI karena menolak RUU  Haluan Ideologi Pancasila (HIP) Jalan Gatot Subroto, Senayan Jakarta Pusat, Rabu (24/6/2020).

Dari informasi yang kami terima massa bukan saja berasal dari DKI Jakarta saja, mereka ada yang datang dari Bekasi, Depok, Tangerang dan kota sekitarnya.

Mereka menuntut RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) ditarik dari Prolegnas.

Massa yang datang memenuhi jalan depan DPR hingga ke atas jembatan penyebrangan orang (JPO).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah tidak bisa mencabut Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Karena, menurut Mahfud MD, RUU HIP merupakan usulan DPR.

"Supaya diingat bahwa RUU itu adalah usulan DPR, sehingga keliru kalau ada orang mengatakan kok pemerintah tidak mencabut."

"Ya tidak bisa dong kita mencabut usulan UU. Itu kan DPR yang usulkan," kata Mahfud MD di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (23/6/2020).

Pemerintah, menurut Mahfud MD, hanya bisa mengembalikan usulan RUU tersebut ke DPR untuk dibahas ulang.

Apakah nanti DPR akan mencabut atau membahas ulang, merupakan urusan DPR dan bukan pemerintah.

"Keliru kalau minta pemerintah mencabut itu, tidak bisa."

"Kalau sembarangan mencabut, kehidupan bernegara kita kacau nanti, saling cabut, saling cabut. Tidak ada selesainya," tuturnya.

Menurut Mahfud MD, dalam negera demokrasi terdapat dua dimensi, yakni dimensi substantif dan normatif atau prosedural.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan tidak membahas Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang merupakan inisiatif DPR.

Selain menyoroti masalah prosedur, pemerintah juga menyoroti masalah substansi RUU tersebut.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menurut Menkopolhukam Mahfud MD, menyoroti tidak dimasukannya TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 sebagai konsideran dalam RUU HIP.

Tap MPRS XXV Tahun 1966 sendiri mengatur pelarangan Partai Komunis Indonesia serta larangan untuk menyebarkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme.

"Substansinya Presiden menyatakan juga bahwa TAP MPRS Nomor 25 Tahun 66 itu masih berlaku mengikat dan tidak perlu dipersoalkan lagi," kata Mahfud MD, Selasa (16/6/2020).

Oleh karena itu, menurut dia, pemerintah tetap pada komitmen TAP MPRS Nomor 25 tahun 1966 tentang larangan komunisme marxisme itu, merupakan satu produk hukum peraturan perundang undangan yang mengikat.

"Sehingga tidak bisa lagi dicabut oleh lembaga negara atau oleh undang-undang ini," ujarnya.

Selain itu, menurut Mahfud MD, mengenai rumusan Pancasila, pemerintah berpendapat yang sah itu adalah rumusan Pancasila pada 18 Agustus 1945.

"Pemerintah berpendapat bahwa rumusan Pancasila yang sah itu adalah rumusan yang disahkan tanggal 18 Agustus1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan indonesia."

"Yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 itu yang sah," jelasnya.

Mahfud MD megaku telah dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk dimintai pandangan mengenai RUU HIP.

Setelah mendengarkan pandangan dan berbicara dengan berbagai pihak, menurut Mahfud MD, Presiden memutuskan untuk menunda pembahasan RUU tersebut.

Sedangkan dari pihak DPR melalui
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi menyatakan pihaknya menunggu surat resmi dari pemerintah terkait permintaan penundaan pembahasan RUU HIP.

"Kami tunggu surat resmi pemerintah," kata Baidowi saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (16/6/2020).

Pria yang akrab disapa Awiek ini mengatakan, sebaiknya pemerintah menyampaikan surat tertulis terkait permintaan penundaan pembahasan RUU ke DPR.

Hal itu perlu dilakukan karena DPR mengirimkan surat tertulis secara resmi saat mengirimkan naskah akademik dan draf RUU HIP ke pemerintah.

"Karena DPR berkirim surat resmi kepada pemerintah, maka sebaiknya sikap pemerintah juga disampaikan secara tertulis."

Source : Wartakotalive.com/tribunnews.com


(Tribunnetizen.news/Celine)

























Daftar Poker Online


TerPopuler

close